Berita Indokalbar.com: Ria Norsan hari ini

Masukkan Serial Number dibawah ini

Kode Recentpos Berita

Kode Recentpost Grid

Tampilkan postingan dengan label Ria Norsan. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Ria Norsan. Tampilkan semua postingan

05 Mei 2026

Kalbar Raih Dua Penghargaan Nasional, Ria Norsan Sebut Bukti Kerja Nyata dan Inovasi Daerah

Pemprov Kalbar borong dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Balikpapan – Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Ria Norsan kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih dua penghargaan bergengsi dari Kementerian Dalam Negeri pada ajang Awarding Pemerintah Daerah Berprestasi Regional Kalimantan Tahun 2026 yang digelar di Platinum Hotel Balikpapan, Selasa malam (5/5/2026).

Penghargaan tersebut meliputi Terbaik I Tingkat Provinsi bidang Entrepreneur Government melalui Pembiayaan Kreatif (Creative Financing) Tahun 2026 serta Terbaik I Tingkat Provinsi kategori Pengendalian Inflasi Daerah se-Kalimantan. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Gubernur Ria Norsan.

Dalam sambutannya, Tito Karnavian menegaskan pentingnya peran pemerintah pusat dalam membina dan mengawasi pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Menurutnya, Indonesia menerapkan sistem semi-otonomi yang memberi ruang bagi pemerintah pusat untuk tetap melakukan pengendalian terhadap daerah.

“Kita memiliki banyak ‘tongkat’ atau kekuasaan yang diberikan undang-undang sebagai instrumen pemerintah pusat untuk mengendalikan dan mengontrol daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, salah satu instrumen penting yang digunakan pemerintah pusat adalah review APBD, termasuk kewenangan menolak APBD provinsi yang tidak sesuai aturan atau tidak mendukung program strategis nasional.

“Terkait inflasi, pengawasan juga dilakukan melalui pemberian apresiasi kepada daerah-daerah yang menunjukkan prestasi dalam pengendalian inflasi,” tambahnya.

Menanggapi penghargaan tersebut, Ria Norsan menyebut capaian itu merupakan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah di Kalimantan Barat.

“Ini merupakan motivasi besar bagi kami, Pemerintah Provinsi, dan seluruh masyarakat Kalimantan Barat. Keberhasilan ini adalah keberhasilan kita bersama,” ujarnya.

Menurutnya, salah satu capaian paling menonjol adalah keberhasilan mengendalikan inflasi daerah. Pada 2025, angka inflasi Kalbar tercatat berada di level rendah yakni 1,85 persen atau berada dalam zona hijau. Sementara pada awal 2026, inflasi meningkat ke kisaran 3,0 hingga 3,3 persen akibat faktor musiman seperti Natal dan Tahun Baru, Ramadan, Idul Fitri, Imlek hingga Cap Go Meh.

Untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat, Pemprov Kalbar secara konsisten menjalankan berbagai langkah konkret seperti Gerakan Pangan Murah (GPM), operasi pasar, percepatan distribusi beras SPHP, pemantauan harga langsung di pasar rakyat hingga penguatan logistik pangan bersama Bulog dan Bapanas.

“Keberhasilan mengendalikan inflasi ini menjadi pondasi utama dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat yang secara langsung berdampak pada penurunan angka kemiskinan,” jelasnya.

Di sektor ekonomi, pertumbuhan ekonomi Kalbar tercatat meningkat dari 5,00 persen pada 2024 menjadi 5,59 persen pada 2025 dan diproyeksikan tetap stabil di atas 5 persen pada 2026. Pertumbuhan tersebut didorong geliat investasi dan transformasi digital UMKM.

Data menunjukkan penggunaan QRIS meningkat 76 persen, transaksi e-commerce tumbuh 33,82 persen dan kredit UMKM meningkat sebesar 2,67 persen.

Ria Norsan menambahkan, konsep entrepreneur government yang diterapkan Pemprov Kalbar menempatkan pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga penggerak ekonomi melalui pembiayaan inovatif non-APBD serta penguatan kolaborasi dengan sektor swasta dan perbankan.

Di sektor sosial, angka kemiskinan di Kalbar juga terus menurun dari 6,25 persen pada 2024 menjadi 6,16 persen pada 2025. Pemerintah daerah disebut fokus pada pemberian gizi spesifik bagi ibu hamil dan balita serta penguatan ketahanan pangan lokal.

Meski demikian, sektor ketenagakerjaan masih menjadi perhatian karena angka pengangguran masih stagnan di kisaran 4,23 persen pada 2025.

“Ke depan, Pemprov Kalbar berkomitmen mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal melalui optimalisasi CSR perusahaan dan penguatan UMKM sebagai penyedia lapangan kerja informal,” katanya.

Ria Norsan menegaskan, tantangan ke depan adalah memastikan pertumbuhan ekonomi mampu membuka lapangan kerja yang luas sehingga masyarakat Kalimantan Barat tidak hanya menjadi penonton, tetapi menjadi pelaku utama pembangunan.

Ia juga mengajak pemerintah kabupaten dan kota di Kalbar terus menghadirkan inovasi kreatif, khususnya dalam pengendalian inflasi, penurunan angka kemiskinan dan stunting serta penguatan entrepreneur government demi menciptakan tata kelola keuangan daerah yang sehat dan efektif. (*)

04 Mei 2026

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026
Ilustrasi Gubernur Ria Norsan meninjau jalan.
Pontianak - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus mempercepat perbaikan ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara dengan target penyelesaian pada Agustus 2026. Proyek bernilai sekitar Rp23 miliar tersebut kini telah memasuki fase awal konstruksi.

Perbaikan infrastruktur ini dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan transportasi masyarakat, sekaligus menunjang kesiapan daerah dalam menyambut pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalbar, Iskandar Zulkarnaen, mengatakan progres pekerjaan saat ini difokuskan pada mobilisasi alat berat dan material ke lokasi proyek.

“Saat ini pekerjaan sudah masuk tahap konstruksi. Tim di lapangan tengah melakukan mobilisasi peralatan dan material untuk mendukung percepatan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menegaskan, pihaknya juga memastikan pengaturan lalu lintas tetap berjalan selama proyek berlangsung agar tidak mengganggu aktivitas warga. Selain itu, penerapan standar keselamatan kerja menjadi perhatian utama di lapangan.

“Kami memastikan manajemen lalu lintas tetap berjalan dengan baik, serta penerapan K3 bagi para pekerja agar proyek ini berjalan aman dan lancar,” tambahnya.

Perbaikan difokuskan pada segmen sepanjang sekitar 2,5 kilometer yang mengalami kerusakan paling berat, seperti jalan berlubang dan permukaan yang tidak layak dilalui. Langkah ini diharapkan dapat memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Pemprov Kalbar Kebut Perbaikan Jalan Sukadana–Teluk Batang, Target Selesai Agustus 2026
Kepala Dinas PUPR Provinsi Kalbar.
Lingkup pekerjaan mencakup penguatan struktur perkerasan jalan, perbaikan badan dan bahu jalan, penataan drainase, serta pekerjaan penunjang lainnya guna meningkatkan kualitas jalan secara menyeluruh.

Data menunjukkan total panjang ruas Jalan Sukadana–Teluk Batang mencapai 49,5 kilometer, dengan sekitar 88,6 persen dalam kondisi mantap dan 11,4 persen masih perlu perbaikan.

Dengan percepatan pembangunan ini, Pemprov Kalbar optimistis konektivitas wilayah di Kayong Utara akan semakin baik dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta mobilitas masyarakat secara lebih optimal.

Ria Norsan Lepas 1.861 Jemaah Haji Kalbar, Ingatkan Bekal Kesabaran Lebih Penting dari Biaya

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan 1.861 calon jemaah haji asal Kalbar untuk musim haji 1447 Hijriah.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan secara resmi melepas keberangkatan 1.861 calon jemaah haji asal Kalimantan Barat untuk musim haji 1447 Hijriah/2026 Masehi, Senin (4/5/2026). Pelepasan yang digelar di Kantor Gubernur Kalbar itu menandai dimulainya perjalanan ibadah para tamu Allah menuju Tanah Suci.

Pada musim haji tahun ini, jumlah jemaah beserta petugas yang diberangkatkan tercatat sebanyak 1.861 orang yang terbagi dalam lima kelompok terbang (kloter), yakni kloter 14 hingga 18. Proses pemberangkatan dijadwalkan berlangsung pada 6–10 Mei 2026 dengan rute perjalanan dari Asrama Haji Pontianak menuju Embarkasi Batam menggunakan pesawat Boeing 737-800 NG milik [Lion Air](https://www.lionair.co.id?utm_source=chatgpt.com) sebelum melanjutkan penerbangan ke Jeddah bersama [Saudi Arabian Airlines](https://www.saudia.com?utm_source=chatgpt.com).

Dalam sambutannya, Ria Norsan menekankan pentingnya kesiapan fisik dan mental dalam menjalankan ibadah haji. Menurutnya, ibadah haji bukan hanya membutuhkan kemampuan finansial, tetapi juga kesabaran dan pengendalian diri selama berada di Tanah Suci.

“Kalau biaya haji itu satu karung, maka bekal kesabaran harus sepuluh karung,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para jemaah agar menjaga niat dan perilaku selama beribadah dengan menjauhi tiga larangan utama dalam ihram, yakni rafas (ucapan tidak senonoh), fusuk (perbuatan maksiat), dan jidal (perdebatan).

Selain itu, jemaah diminta mematuhi seluruh aturan yang berlaku di Arab Saudi, termasuk larangan melakukan siaran langsung maupun pengambilan video untuk kepentingan komersial di area Ka’bah.

Sejalan dengan kebijakan nasional, penyelenggaraan haji tahun ini mengusung tema “Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan”. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah (PPIHD) Kalimantan Barat memastikan pelayanan prioritas diberikan kepada jemaah lanjut usia, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Berdasarkan data, jemaah termuda musim haji tahun ini adalah Aqilah Muntazah Ayuni dan Aila Afifah yang sama-sama berusia 13 tahun asal Pontianak. Sementara jemaah tertua adalah Jawariah Bujang Masro berusia 88 tahun dari Kubu Raya.

Kepada para petugas haji daerah, Ria Norsan berpesan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab dan mengutamakan pelayanan kepada para jemaah.

“Utamakan kepentingan jemaah,” tegasnya.

Prosesi pelepasan ditutup secara simbolis dengan penyerahan syal kepada perwakilan jemaah tertua dan termuda, pemasangan rompi kepada petugas dan ketua kloter, serta penyerahan Bendera Akcaya sebagai simbol persatuan kontingen haji Kalimantan Barat. (*)

01 Mei 2026

Ria Norsan: Buruh Bukan Sekadar Pekerja, Tapi Penopang Masa Depan Kalbar

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan bahwa buruh bukan sekadar instrumen produksi, melainkan pilar utama yang menjaga denyut nadi ekonomi daerah tetap berdetak.

Pontianak - Memperingati Hari Buruh Internasional pada 1 Mei 2026, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan pesan penuh empati kepada seluruh pekerja di Kalimantan Barat. Ia menegaskan bahwa buruh bukan sekadar instrumen produksi, melainkan pilar utama yang menjaga denyut ekonomi daerah tetap bergerak.

Mengusung tema “Solidaritas Tanpa Batas, Tanpa Sekat, Tanpa Perbedaan, dan Berjuang Bersama untuk Kesejahteraan Buruh Indonesia yang Berkeadilan”, Ria Norsan menekankan pentingnya penghargaan terhadap setiap tetes keringat pekerja melalui kepastian hidup yang layak serta perlindungan hak-hak kemanusiaan mereka.

Dalam berbagai kesempatan bertemu dengan serikat pekerja, Ria Norsan mengaku lebih memilih mendengar langsung keluh kesah buruh dibanding sekadar menjalankan agenda formal pemerintahan. Menurutnya, kebijakan ketenagakerjaan yang diambil pemerintah harus benar-benar menjawab realitas kehidupan para pekerja.

“Saat saya menandatangani kebijakan terkait ketenagakerjaan, yang ada di pikiran saya bukan sekadar angka atau statistik ekonomi, melainkan wajah-wajah ayah dan ibu yang harus memastikan anak-anak mereka tetap bisa sekolah dan makan dengan layak. Saya tidak ingin mendengar ada buruh di Kalbar yang sudah bekerja keras, namun masih dihantui ketakutan akan hari esok karena status kontrak yang tidak jelas,” ungkapnya, Jumat (1/5/2026).

Ia juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap tenaga outsourcing dan pekerja sektor konstruksi. Ria Norsan mengaku telah menginstruksikan seluruh jajaran agar memastikan tidak ada keterlambatan pembayaran upah maupun Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja.

Komitmen itu kembali ditegaskan saat penandatanganan nota kesepakatan bersama BPJS Ketenagakerjaan di Novotel Pontianak, Kamis (30/4/2026). Dalam kesempatan tersebut, ia meminta seluruh perusahaan memastikan pekerjanya terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.

Baginya, iuran perlindungan pekerja bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi bentuk penghormatan terhadap martabat manusia dan kepedulian perusahaan terhadap masa depan keluarga pekerja.

“Saya selalu mengingatkan diri saya sendiri dan para pengusaha: bayarlah upah mereka sebelum keringatnya kering. Bahkan setiap tanggal 5, saya turun langsung mengecek apakah tenaga outsourcing di lingkungan kita sudah menerima haknya. Jika mereka yang membantu kerja kita sehari-hari saja belum sejahtera, maka kita telah gagal sebagai pemimpin,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja yang menghadapi risiko kecelakaan maupun musibah kerja.

“Bayangkan seorang pekerja yang jatuh sakit atau mengalami musibah. Tanpa perlindungan, keluarganya akan kehilangan masa depan. Dengan iuran yang tak seberapa ini, kita bisa memberikan harapan senilai ratusan juta rupiah bagi mereka. Ini adalah cara kita memanusiakan manusia,” lanjutnya.

Pada momentum May Day tersebut, Ria Norsan turut mengajak seluruh serikat pekerja untuk menjadikan peringatan Hari Buruh sebagai ruang memperkuat solidaritas dan komunikasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha demi menciptakan hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

“Hari ini, 1 Mei, mari kita hapus semua sekat. Saya ingin May Day di Kalbar menjadi hari di mana pekerja merasa bangga dan dihargai. Kita akan berjuang bersama agar keadilan ini bukan hanya milik mereka yang di atas, tapi milik setiap orang yang mencangkul di ladang, bekerja di pabrik, dan membangun gedung-gedung kita. Kesejahteraan kalian adalah perjuangan saya,” pungkasnya.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga menegaskan komitmennya untuk terus membuka ruang dialog tripartit yang humanis, memastikan proses pembinaan ketenagakerjaan berjalan adil, serta memberikan kepastian status bagi pekerja yang telah menunjukkan loyalitas selama bertahun-tahun. (*)

28 April 2026

Gubernur Kalbar Temui Demonstran, Paparkan Konflik Air Upas dan IPM

Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.
Gubernur Kalbar Ria Norsan menemui demonstran dan menjelaskan konflik Air Upas, progres jalan provinsi, serta peningkatan IPM Kalimantan Barat hingga 2026.

PONTIANAK - Aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (27/4/2026) menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah provinsi dan massa demonstran. Dalam pertemuan tersebut, Ria Norsan bersama Krisantus Kurniawan memilih turun langsung menemui peserta aksi untuk memberikan penjelasan terkait sejumlah isu yang menjadi sorotan publik.

Dialog berlangsung di halaman Kantor Gubernur Kalimantan Barat dengan fokus utama pada konflik sosial di wilayah Air Upas, kondisi infrastruktur jalan provinsi, serta perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalimantan Barat.

Konflik Air Upas Disebut Berawal dari Persaingan Usaha

Dalam kesempatan tersebut, Ria Norsan menegaskan bahwa peristiwa yang terjadi di Air Upas tidak semata-mata dipicu konflik sosial biasa. Menurut Ria Norsan, persoalan tersebut berkaitan dengan persaingan usaha, kecemburuan sosial, serta adanya upaya adu domba di tengah masyarakat.

Ria Norsan menyampaikan bahwa persoalan tersebut perlu ditangani secara hati-hati karena melibatkan warga lokal serta aktivitas ekonomi masyarakat.

Selain itu, Ria Norsan mengungkapkan bahwa insiden pembakaran gudang yang terjadi di wilayah tersebut berdampak pada menurunnya angka pencurian sawit di kawasan sekitar. Saat ini, proses hukum kasus tersebut telah ditangani oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Barat.

Dalam perkembangan terakhir, dua orang terduga pelaku telah diamankan, sementara satu orang lainnya masih dalam pencarian dengan inisial J.

Kondisi Jalan Provinsi Diklaim Mengalami Peningkatan

Selain isu keamanan, persoalan infrastruktur juga menjadi perhatian utama dalam dialog tersebut. Ria Norsan memaparkan capaian pembangunan jalan provinsi selama lebih dari satu tahun masa kepemimpinan sejak pelantikan pada Februari 2024.

Data yang disampaikan menunjukkan peningkatan persentase jalan mantap di Kalimantan Barat. Pada tahun 2024, kondisi jalan mantap tercatat sebesar 61 persen. Hingga April 2026, angka tersebut meningkat menjadi 65 persen.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menargetkan persentase jalan mantap mencapai 80 persen pada akhir masa jabatan tahun 2029.

Ria Norsan mengakui keterbatasan anggaran dari pemerintah pusat masih menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan jalan. Namun, upaya perbaikan terus dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten dan kota.

IPM Kalbar Mengalami Kenaikan dalam Dua Tahun Terakhir

Dalam sektor pembangunan manusia, Ria Norsan menyampaikan adanya peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kalimantan Barat.

Data yang dipaparkan menunjukkan bahwa IPM Kalbar meningkat dari angka 71,19 pada tahun 2024 menjadi 72,09 pada tahun 2026.

Meski demikian, tantangan di bidang pendidikan masih cukup besar, terutama terkait angka putus sekolah yang disebut mencapai 25 persen.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berencana memperluas kerja sama dengan sektor swasta melalui program pendidikan vokasi. Selain itu, penyediaan program pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C juga akan diperkuat, terutama bagi pekerja yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah.

Mahasiswa Diminta Sampaikan Tuntutan Secara Detail

Di akhir dialog, Ria Norsan mengajak seluruh pihak untuk mengutamakan komunikasi terbuka dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di masyarakat.

Ria Norsan juga meminta perwakilan mahasiswa untuk menyampaikan dokumen tuntutan secara rinci agar setiap poin dapat dipelajari oleh instansi terkait dan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

Langkah tersebut dinilai sebagai upaya membangun komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas sosial di Kalimantan Barat.

FAQ

Apa penyebab konflik di Air Upas menurut Gubernur Kalbar?
Menurut Ria Norsan, konflik dipicu persaingan usaha, kecemburuan sosial, dan adanya upaya adu domba di masyarakat.

Berapa persentase jalan mantap di Kalbar saat ini?
Hingga April 2026, persentase jalan mantap di Kalimantan Barat mencapai 65 persen.

Apa target pembangunan jalan Provinsi Kalbar?
Pemerintah Provinsi Kalbar menargetkan 80 persen jalan mantap pada tahun 2029.

Bagaimana perkembangan IPM Kalbar terbaru?
IPM Kalbar meningkat dari 71,19 pada 2024 menjadi 72,09 pada 2026.

Apa solusi pemerintah untuk menekan angka putus sekolah?
Pemerintah akan memperluas pendidikan vokasi dan program Paket A, B, dan C melalui kerja sama dengan sektor swasta.

26 April 2026

Lepas Jemaah Haji, Ria Norsan Ingatkan Jaga Kesehatan dan Raih Haji Mabrur

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam KBIHU Muhammadiyah Kalbar.

Pontianak
– Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi melepas keberangkatan jemaah calon haji yang tergabung dalam Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU) Muhammadiyah Kalimantan Barat di Pendopo Gubernur Kalbar, Minggu (26/4/2026).

Acara berlangsung khidmat dan penuh kehangatan, dihadiri tokoh masyarakat serta ratusan jemaah yang akan menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci.

Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan penghormatan khusus kepada Pembina Muhammadiyah Kalbar, Hasan Gapar, yang disebutnya sebagai guru agama sekaligus pembimbing saat menunaikan ibadah haji pertama pada tahun 2003.

“Beliau adalah guru saya dan pembimbing ibadah saya. Alhamdulillah, hingga kini beliau masih sehat walafiat di usia 81 tahun,” ujarnya.

Gubernur menekankan bahwa ibadah haji tidak hanya menuntut kesiapan spiritual, tetapi juga fisik yang prima. Ia mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi kesehatan, terutama menjelang puncak ibadah di Padang Arafah.

“Ibadah haji adalah ibadah fisik dan rohani. Tawaf, sa’i hingga melontar jumrah membutuhkan stamina yang kuat. Karena itu, jaga kesehatan dengan baik sebelum hari wukuf,” pesannya.

Mengutip Surah Al-Baqarah ayat 197, ia juga mengingatkan pentingnya menjaga lisan dan perilaku selama menjalankan ibadah haji agar dapat meraih predikat haji mabrur. Tiga larangan utama saat berihram, yakni rafats, fusuk, dan jidal, menjadi perhatian khusus yang disampaikannya kepada para jemaah.

Rafats merujuk pada perkataan yang tidak pantas, fusuk adalah perbuatan maksiat atau pelanggaran, sementara jidal berarti perdebatan yang berpotensi menimbulkan perselisihan.

Di tengah suasana serius, Gubernur turut menyelipkan candaan ringan yang mengundang tawa jemaah, khususnya terkait kebiasaan berbelanja oleh-oleh.

“Tujuannya haji mabrur, bukan membeli emas berkilo-kilo. Sabar ya, Ibu-Ibu, fokus ibadah dulu,” ucapnya.

Menutup sambutannya, Ria Norsan memimpin jemaah melantunkan talbiyah bersama, menciptakan suasana haru dan penuh kekhusyukan.

Ia berharap seluruh jemaah asal Kalimantan Barat dapat menjalankan rangkaian ibadah dengan lancar, menjaga kebersamaan, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dengan predikat haji mabrur.

“Saya berharap Bapak dan Ibu berangkat dengan niat tulus, melaksanakan ibadah dengan sempurna, dan kembali dalam keadaan sehat walafiat serta memperoleh haji mabrur,” tutupnya. (*)

21 April 2026

Musrenbang RKPD 2027 Dibuka, Ria Norsan Tekankan Transformasi Ekonomi dan Daya Saing Kalbar

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musrenbang RKPD 2027.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2027 di Aula Garuda, Selasa (21/4/2026). Forum strategis ini menjadi titik awal penyusunan arah pembangunan daerah yang lebih terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil nyata.

Dihadiri jajaran Forkopimda, Wakil Gubernur, perwakilan kementerian, hingga kepala daerah se-Kalimantan Barat, Musrenbang ini menegaskan pentingnya konsolidasi lintas sektor dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Tahun 2027 disebut sebagai fase krusial dalam pelaksanaan RPJMD 2025–2029, dengan tema besar memperkuat fondasi transformasi melalui peningkatan daya saing yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam arahannya, Ria Norsan menekankan bahwa pembangunan tidak boleh semata mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin pemerataan layanan dasar. Ia menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penguatan struktur ekonomi, konektivitas wilayah, dan tata kelola pembangunan yang responsif.

Optimisme terhadap masa depan Kalbar diperkuat capaian makro ekonomi tahun 2025 yang menunjukkan tren positif. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,39 persen, melampaui rata-rata nasional, sementara tingkat kemiskinan berada di angka 6,16 persen, lebih rendah dari angka nasional. Meski demikian, tantangan besar masih membayangi, terutama dalam hal pembiayaan pembangunan.

Kebutuhan anggaran tahun 2027 diperkirakan mencapai Rp116,17 triliun, jauh di atas kapasitas fiskal daerah yang hanya sekitar Rp5,59 triliun. Kondisi ini, menurut Gubernur, menuntut strategi baru yang tidak lagi bergantung pada APBD semata, melainkan harus melibatkan sektor swasta, masyarakat, serta peningkatan investasi sebagai motor penggerak pembangunan.

Dalam dokumen RKPD 2027, pemerintah provinsi telah merancang ratusan program dan ribuan kegiatan yang akan dijalankan secara kolaboratif. Ribuan usulan dari DPRD, kabupaten/kota, hingga dukungan pemerintah pusat turut diakomodasi, mencerminkan pendekatan pembangunan yang partisipatif dan menyeluruh.

Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada modernisasi sektor primer, perlindungan daya beli masyarakat, penciptaan lapangan kerja, pengurangan ketimpangan, serta penguatan konektivitas wilayah. Sejumlah proyek strategis pun menjadi perhatian, seperti pembangunan Jembatan Kapuas III, Pontianak Outer Ring Road, Tol Bandara Supadio–Pelabuhan Kijing, hingga pengembangan kawasan perbatasan dan infrastruktur transportasi lainnya.

Menurut Ria Norsan, dukungan pemerintah pusat terhadap proyek-proyek tersebut sangat vital untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalbar. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada konsistensi perencanaan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Selain itu, pemerintah provinsi juga meluncurkan inovasi DESA SAKTI (Desa Bebas Anak Tidak Sekolah) sebagai langkah konkret meningkatkan kualitas sumber daya manusia dari tingkat desa. Hingga 2025, tercatat lebih dari seribu desa telah berstatus mandiri dan ratusan lainnya berstatus maju, dengan target percepatan bagi desa yang masih berkembang.

Menutup arahannya, Gubernur mengajak seluruh pihak untuk menjaga disiplin perencanaan dan memperkuat kolaborasi. Ia menegaskan bahwa pembangunan tidak bisa dilakukan secara sektoral, melainkan harus terintegrasi dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.

Dengan semangat kebersamaan, ia optimistis Kalimantan Barat mampu melangkah lebih maju, kompetitif, dan sejahtera di masa mendatang. (*)

17 April 2026

Helikopter PK-CFX Jatuh di Sekadau, Gubernur Ria Norsan Sampaikan Duka dan Minta Investigasi Menyeluruh

Gubernur Kalbar, Ria Norsan menyampaikan duka mendalam kepada seluruh korban serta bela sungkawa keluarga korban kecelakaan Helikopter.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Kapolda Kalbar Pipit Rismanto, menggelar konferensi pers di Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara Kalbar terkait musibah jatuhnya helikopter jenis EC 130 T2 dengan register PK-CFX, Jumat (17/4/2026).

Dalam keterangannya, Kapolda menjelaskan bahwa tim gabungan dari BASARNAS, TNI, dan Polri telah melakukan pencarian intensif sejak helikopter dilaporkan hilang kontak. Upaya tersebut membuahkan hasil setelah bangkai helikopter berhasil ditemukan di wilayah dengan kondisi geografis yang cukup sulit dijangkau.

Helikopter tersebut diketahui hilang kontak pada Kamis pagi sekitar pukul 09.00 WIB saat dalam perjalanan menuju wilayah Kabupaten Sekadau. Sebelumnya, pesawat lepas landas dari helipad PT Citra Mahkota di Kabupaten Melawi pukul 07.34 WIB dan dijadwalkan tiba sekitar pukul 08.50 WIB di lokasi tujuan.

Dalam penerbangan tersebut, helikopter dipiloti Kapten Marindra bersama co-pilot Harun A. Rasid, serta membawa enam penumpang. Seluruh korban telah berhasil dievakuasi dan dibawa ke Rumah Sakit Dokkes Bhayangkara Kalbar untuk proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut. Hingga kini, satu korban warga negara asing masih menunggu konfirmasi identitas melalui sidik jari.

Kapolda menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal seluruh proses, mulai dari evakuasi hingga penyerahan jenazah kepada keluarga, termasuk pengurusan administrasi yang diperlukan.

Sementara itu, Gubernur Ria Norsan menyampaikan duka cita mendalam atas peristiwa tersebut. Ia mewakili Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan seluruh masyarakat menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban yang ditinggalkan.

Gubernur juga menekankan pentingnya investigasi menyeluruh guna mengungkap penyebab kecelakaan sebagai bahan evaluasi ke depan. Ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali.

Selain itu, ia mengapresiasi kerja keras tim SAR gabungan, TNI, Polri, serta masyarakat yang terlibat dalam proses pencarian dan evakuasi korban hingga seluruh jenazah berhasil ditemukan.

Ria Norsan turut mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta publik mempercayakan penanganan sepenuhnya kepada pihak berwenang agar proses berjalan optimal sesuai prosedur.

Peristiwa ini menjadi pengingat penting akan keselamatan transportasi udara, sekaligus momentum untuk memperkuat sinergi seluruh pihak dalam penanganan bencana dan musibah di Kalimantan Barat. (*)

10 April 2026

Tinjau Jalan Rusak di Kayong Utara, Ria Norsan Genjot Perbaikan Jelang MTQ Provinsi

Gubernur Kalbar, Ria Norsan, melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi ruas jalan yang menghubungkan Teluk Batang hingga Sukadana.

Kayong Utara – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, turun langsung meninjau kondisi ruas jalan Teluk Batang–Sukadana, Kabupaten Kayong Utara, Jumat (10/4/2026). Kunjungan ini menjadi bukti keseriusan pemerintah provinsi dalam mempercepat perbaikan infrastruktur demi mendukung kelancaran pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) tingkat provinsi yang akan digelar di daerah tersebut.

Didampingi Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, serta Wakil Bupati Amru dan jajaran, Gubernur memastikan kondisi jalan yang ada masih dapat ditangani melalui program pemeliharaan meski membutuhkan penanganan segera.

Menurutnya, percepatan perbaikan menjadi prioritas agar akses transportasi masyarakat dan mobilitas peserta MTQ tidak terganggu. Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp23 miliar untuk mendukung pengerjaan tersebut.

Perbaikan difokuskan pada ruas sepanjang 1,7 kilometer dengan pengerjaan efektif, sementara sisa ruas lainnya akan ditangani secara fungsional agar tetap layak dilalui. Gubernur optimistis pekerjaan ini dapat diselesaikan sebelum Agustus, sesuai target pelaksanaan MTQ tingkat provinsi.

Untuk memastikan pekerjaan berjalan tepat waktu, Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (UPJJ) akan diturunkan langsung ke lapangan guna mempercepat proses penanganan.

Sementara itu, Bupati Kayong Utara, Romi Wijaya, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kondisi infrastruktur di wilayahnya. Ia menilai kehadiran langsung Gubernur menjadi motivasi sekaligus dorongan bagi percepatan pembangunan di daerah.

Romi berharap proses perbaikan dapat berjalan lancar tanpa hambatan, sehingga masyarakat dapat segera menikmati akses jalan yang lebih baik. Ia juga menilai perbaikan ini tidak hanya penting untuk mendukung pelaksanaan MTQ, tetapi juga berdampak jangka panjang terhadap aktivitas ekonomi dan konektivitas wilayah di Kayong Utara.

Dengan percepatan ini, pemerintah optimistis infrastruktur jalan yang lebih baik akan mendukung suksesnya MTQ sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan dan mobilitas masyarakat di daerah tersebut. (*)

15 Februari 2026

Kembali Pimpin DMI Kalbar, Ria Norsan Ajak Masjid Jadi Pusat Peradaban Umat

Ketua Umum DMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla melantik Ria Norsan sebagai Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia Kalbar, .

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, kembali dipercaya memimpin Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia (PW-DMI) Provinsi Kalimantan Barat untuk masa khidmat 2025–2030.

Pelantikan Ketua PW DMI Kalbar beserta jajaran pengurus digelar di Pendopo Gubernur Kalbar dan dilakukan langsung oleh Ketua Umum DMI Pusat, Muhammad Jusuf Kalla, Kamis (15/1/2025).

Dalam sambutannya, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas kehadiran Jusuf Kalla di Bumi Khatulistiwa. Ia menilai kehadiran tokoh nasional tersebut menjadi motivasi besar bagi jajaran DMI Kalbar untuk terus memperkuat peran masjid sebagai pusat kehidupan umat Islam.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan selaku Ketua PW DMI Kalbar, saya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran beliau menjadi kehormatan sekaligus dorongan bagi kami untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat kehidupan umat,” ujarnya.

Norsan menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan, sosial, dan pemberdayaan ekonomi umat. Menurutnya, DMI memiliki peran strategis dalam mengelola dan memakmurkan masjid agar menjadi “rumah besar” bagi seluruh lapisan masyarakat.

“Masjid harus menjadi madrasah bagi semua usia dan golongan. Melalui berbagai program, kita dorong pembinaan jamaah, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kemandirian umat,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar pembangunan masjid tidak hanya berfokus pada kemegahan fisik, tetapi juga pada upaya memakmurkannya dengan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat.

“Jangan sampai masjid dibangun megah, tetapi tidak ada umat yang memakmurkannya,” tegas Norsan.

Lebih lanjut, ia mengajak seluruh pengurus DMI Kalbar untuk aktif berkontribusi, baik melalui gagasan maupun aksi nyata, demi kemajuan masjid di Kalimantan Barat.

“Masjid yang kita bangun, kalau tidak kita makmurkan siapa lagi. Kalau bukan kita selaku Dewan Masjid, kapan lagi masjid itu akan dimakmurkan,” tambahnya.

Sementara itu, Jusuf Kalla menekankan bahwa inti dari DMI adalah memakmurkan masjid sekaligus memakmurkan umat. Menurutnya, masjid memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan masyarakat.

“Memakmurkan masjid berarti beribadah sekaligus memajukan masyarakat. Dari masjid, kita bersama-sama berupaya membangun kemakmuran umat,” ujarnya.

Dengan pelantikan ini, PW DMI Kalbar diharapkan semakin solid dan mampu memperkuat peran masjid sebagai pusat ibadah, pendidikan, serta pemberdayaan ekonomi umat di seluruh wilayah Kalimantan Barat. (*)

12 Februari 2026

Banjir Meluas di Kalbar, Ria Norsan Siap Turun Langsung dan Salurkan Bantuan


Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, dijadwalkan segera turun langsung meninjau sejumlah wilayah terdampak banjir di Kalimantan Barat. Langkah ini sebagai bentuk respons cepat dan komitmen pemerintah provinsi dalam menangani bencana yang melanda beberapa daerah, terutama di kawasan perhuluan.

Norsan mengungkapkan, saat ini banjir terjadi di sejumlah wilayah yang dipicu kondisi di daerah hulu. Ia pun berharap masyarakat yang terdampak dapat bersabar menghadapi situasi tersebut.

“Memang di daerah perhuluan, sekarang itu ada beberapa daerah sedang dilanda banjir. Kita doakan mudah-mudahan mereka bersabar dan ini cepat selesai. Dan mungkin kalau tidak besok, lusa saya akan berangkat ke sana untuk melihat situasi,” ujarnya, Senin (12/1/2026).

Ia menegaskan, pemerintah provinsi terus melakukan langkah penanggulangan dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) serta pemerintah daerah setempat.

“Dari BNPB kita sudah siapkan untuk penanggulangannya dan kerja sama dengan pemerintah daerah setempat untuk penanggulangan awal,” jelasnya.

Selain itu, Pemprov Kalbar juga telah menyiapkan bantuan logistik bagi warga terdampak, seperti bahan pangan dan beras dari Perum Bulog yang akan segera disalurkan ke lokasi terdampak.

“Bantuan seperti pangan, beras Bulog kita siapkan semua untuk dikirimkan ke sana,” tambahnya.

Terkait banjir di wilayah perbatasan yang sempat memutus akses jalur darat menuju Malaysia, Norsan menyebut jalur udara dapat menjadi alternatif sementara untuk mobilitas masyarakat dan distribusi bantuan.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memastikan akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan serta mengoptimalkan penanganan hingga kondisi kembali normal. (*) 

09 Februari 2026

Lantik Pengurus Baru Baznas Kalbar, Ria Norsan Dorong Zakat Jadi Kekuatan Ekonomi Umat


Pelantikan jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya peran strategis zakat dalam mendorong kesejahteraan masyarakat saat melantik jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (9/1/2026).

Dalam sambutannya, Norsan menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya berkaitan dengan kewajiban ibadah, tetapi juga menjadi instrumen sosial yang mampu mendorong kemandirian serta pemberdayaan ekonomi umat.

“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dominasi pengurus muda, Norsan optimistis Baznas Kalbar mampu menghadirkan inovasi dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat secara lebih optimal.

Gubernur juga mengajak seluruh pengurus untuk menjaga integritas dan profesionalisme guna memperkuat kepercayaan publik, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi program payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi ASN Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar. Program yang diluncurkan sejak pertengahan 2025 tersebut dinilai belum berjalan maksimal.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar akan mengumpulkan seluruh bendahara OPD untuk memastikan pemotongan zakat ASN Muslim dapat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan. Dana yang terkumpul nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh Baznas untuk kepentingan umat.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, Norsan juga mendorong Baznas Kalbar melakukan studi banding ke Kuching yang dinilai berhasil mengelola zakat secara produktif.

Ia mengungkapkan pengalamannya melihat pengelolaan zakat di Kuching yang mampu menghasilkan aset produktif, bahkan memiliki pusat perbelanjaan sendiri, dengan keuntungan yang digunakan membantu masyarakat kurang mampu.

“Tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana kesadaran masyarakatnya tinggi dan pengelolaan zakatnya maju serta terbuka,” tambahnya.

Menutup arahannya, Gubernur berharap program Baznas Kalbar dapat berjalan selaras dengan kebijakan pembangunan daerah menuju Kalimantan Barat yang adil, religius, sejahtera, dan berkelanjutan.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Baznas diharapkan mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya. (*)

21 Januari 2026

Hadiri Pelantikan Hanura, Ria Norsan Ajak Parpol Perkuat Sinergi Bangun Kalbar

Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Oedang, Gubernur Kalbar, Ria Norsan dan Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, mengajak seluruh kekuatan politik di Kalimantan Barat untuk memperkuat sinergi dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ajakan tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan Pengurus DPD Partai Hanura Provinsi Kalimantan Barat periode 2025–2030 di Qubu Resort, Rabu (21/1/2026).

Dalam sambutannya, Norsan menegaskan bahwa dukungan konstruktif, kritik yang membangun, serta kemitraan harmonis antara pemerintah daerah dan partai politik menjadi kunci dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang maju dan sejahtera.

“Untuk itu, saya mengajak Partai Hanura dan seluruh kekuatan politik di Kalimantan Barat untuk terus memberikan dukungan, pemikiran, serta kerja sama yang erat. Mari kita satukan langkah dan memperkuat sinergi antara eksekutif dan legislatif, demi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar terbuka terhadap dialog, kolaborasi, dan kemitraan yang sehat dengan seluruh partai politik dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Pelantikan pengurus DPD Partai Hanura Kalbar tersebut dilakukan langsung oleh Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang, dan turut dihadiri Wakil Gubernur Kalbar Krisantus Kurniawan, para kepala daerah se-Kalbar, serta sejumlah tokoh nasional seperti Mahfud MD dan Rocky Gerung.

“Atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, saya mengucapkan selamat kepada seluruh jajaran pengurus DPD Partai Hanura Kalbar yang baru saja dilantik. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” ucap Norsan.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Partai Hanura atas kontribusi dan dukungan yang telah diberikan terhadap pembangunan daerah.

Sementara itu, Oesman Sapta Odang dalam sambutannya menegaskan bahwa Partai Hanura merupakan partai petarung yang menjunjung tinggi harga diri daerah.

“Kita adalah partai petarung, partai pemberani. Kita ingin menjaga dignity daerah, dan itu harus lahir dari hati nurani,” tegasnya.

Pria yang akrab disapa OSO itu juga mengajak seluruh kader untuk menjalin kerja sama dengan partai politik lain demi pembangunan daerah yang lebih baik.

“Kita tidak perlu cemburu. Berikan kesempatan kepada semua partai untuk bertarung secara sehat. Partai-partai yang hadir di sini adalah partai terhormat, bukan musuh kita,” ujarnya.

Ia pun berpesan agar kader Hanura tidak takut memperjuangkan hak-hak masyarakat demi kemajuan dan kesejahteraan daerah.

Dengan pelantikan ini, diharapkan sinergi antara pemerintah daerah dan partai politik semakin kuat dalam mendorong pembangunan Kalimantan Barat yang inklusif dan berkelanjutan. (*)

19 Januari 2026

Terima Kunjungan Pontianak Post, Ria Norsan Tekankan Sinergi Media dan Pemerintah

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan menerima kunjungan Manajemen Pontianak Post.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menerima kunjungan redaksi dan manajemen Pontianak Post di ruang kerjanya, Senin (19/1/2026).

Pertemuan tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika  (Kominfo) Provinsi Kalbar Christianus Lumano serta Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kalbar Jimmi Imanuddin.

Dalam kesempatan itu, Ria Norsan menyampaikan apresiasi atas peran Pontianak Post sebagai media arus utama yang konsisten mendukung penyebarluasan informasi pembangunan di Kalimantan Barat. Ia menilai hubungan antara pemerintah dan media perlu terus dijaga dalam semangat kemitraan strategis.

“Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat terbuka terhadap kritik, masukan, dan kolaborasi dengan media. Namun setiap informasi harus disampaikan secara bertanggung jawab. Sinergi ini penting agar informasi yang diterima masyarakat akurat, berimbang, dan edukatif,” ujarnya.

Menurut Norsan, media memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan publik, menjaga ruang demokrasi, serta menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Ia juga menegaskan bahwa Pemprov Kalbar terus mendorong penguatan tata kelola komunikasi publik yang transparan dan responsif. Kerja sama dengan media dinilai menjadi kunci dalam menangkal disinformasi serta meningkatkan literasi informasi di tengah masyarakat.

“Kami berharap kolaborasi yang selama ini terjalin dapat semakin diperkuat, tidak hanya dalam publikasi kegiatan pemerintah, tetapi juga dalam edukasi publik dan penguatan narasi pembangunan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, jajaran redaksi Pontianak Post menyampaikan komitmen untuk terus menjalankan fungsi jurnalistik secara profesional, independen, dan berimbang. Mereka juga menegaskan kesiapan menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah daerah demi kepentingan masyarakat luas.

Di akhir pertemuan, pimpinan redaksi Pontianak Post menyerahkan sebuah lukisan kepada Gubernur Ria Norsan. Lukisan tersebut menggambarkan sosok kepemimpinan dengan latar filosofis yang merepresentasikan semangat pembangunan Kalimantan Barat. (*)

12 Januari 2026

Resmikan Sekolah Harapan Bangsa, Ria Norsan Targetkan SDM Kalbar Tembus Peringkat Atas Nasional

Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan saat meresmikan Sekolah Harapan Bangsa di Kubu Raya.

Kubu Raya – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, meresmikan kembali operasional Sekolah Harapan Bangsa (SHB) di Kubu Raya, Senin (12/1/2026). Peresmian ditandai dengan penandatanganan prasasti dan pemotongan pita bersama jajaran pengurus yayasan di aula sekolah tersebut.

Dalam sambutannya, Norsan menyampaikan apresiasi kepada Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa atas komitmen dan dedikasi dalam membangun dunia pendidikan di Kalimantan Barat. Ia menilai kehadiran SHB bukan hanya menambah fasilitas pendidikan, tetapi juga menjadi simbol keberlanjutan pengabdian bagi generasi masa depan.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat terus memberi perhatian besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan sektor pendidikan. Hal ini dinilai penting untuk mendongkrak Indeks Pembangunan Manusia (IPM) agar mampu bersaing dengan provinsi lain di Pulau Kalimantan.

“Negara yang maju adalah negara yang maju sumber daya manusianya. Dengan hadirnya sekolah berkualitas seperti Sekolah Harapan Bangsa, kita optimistis dapat mencetak generasi cerdas untuk menyongsong Indonesia Emas 2045,” ujarnya.

Ia menegaskan, pembangunan dan pengoperasian sekolah ini merupakan langkah strategis dalam mempercepat peningkatan IPM Kalbar yang saat ini masih berada di bawah beberapa provinsi lain di Kalimantan.

“Kita harus bersiap. Singapura dan Malaysia bisa maju karena kualitas SDM-nya. Dengan sekolah yang baik, kita menargetkan dalam lima tahun ke depan peringkat IPM Kalbar dapat meningkat, minimal berada di posisi kedua setelah Kalimantan Timur,” tegasnya.

Optimisme tersebut juga didukung oleh capaian pendidikan di Kalbar, salah satunya prestasi SMA Petrus Pontianak yang berhasil meraih peringkat kedua nasional sebagai sekolah terbaik di Indonesia.

“Prestasi ini diharapkan menjadi pemicu semangat bagi Sekolah Harapan Bangsa untuk melahirkan generasi unggul yang mampu bersaing di tingkat nasional hingga global,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Yayasan Sekolah Harapan Bangsa Bidang Pendidikan, Sudino Lim, menegaskan bahwa pembangunan sekolah ini dilandasi komitmen menghadirkan akses pendidikan berkualitas dunia bagi putra-putri daerah.

“Komitmen kami adalah menghadirkan pendidikan yang bermutu, bermakna, dan berdaya saing global bagi anak-anak Kalimantan Barat, tanpa harus meninggalkan daerahnya,” ujarnya.

Sekolah Harapan Bangsa dirancang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga menekankan pembentukan karakter, integritas, serta kepedulian sosial berbasis nilai dan budaya lokal, sejalan dengan visi pemerintah dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045.

Turut hadir dalam peresmian tersebut Ketua Yayasan Pendidikan Harapan Bangsa Herusya, Pembina Yayasan Eddy Suriyanto, tokoh pendiri Eka Candra Negara, serta mantan Pangdam XII/Tanjungpura Sulaiman Agusto.

Peresmian ini menjadi peneguhan komitmen bersama antara pemerintah dan pihak swasta dalam membangun sumber daya manusia Kalimantan Barat yang unggul dan berdaya saing di masa depan. (*) 

09 Januari 2026

Ria Norsan Tekankan Zakat sebagai Kekuatan Ekonomi, Baznas Kalbar Diminta Lebih Inovatif dan Transparan


Gubernur Kalbar, Ria Norsan melantik Baznas Kalbar.

Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan pentingnya peran zakat sebagai instrumen strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat saat melantik jajaran pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Provinsi Kalimantan Barat di Balai Petitih Kantor Gubernur Kalbar, Jumat (9/1/2026).

Dalam arahannya, Norsan menekankan bahwa pengelolaan zakat tidak hanya sebatas kewajiban ibadah, tetapi juga memiliki kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan memperkuat pemberdayaan ekonomi umat.

“Pengelolaan zakat yang profesional, amanah, dan transparan bukan sekadar memenuhi kewajiban agama, tetapi merupakan kekuatan besar dalam menanggulangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Ia menyoroti pentingnya kepemimpinan Baznas yang visioner, inklusif, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dengan dominasi pengurus muda, ia optimistis Baznas Kalbar mampu menghadirkan inovasi dalam menghimpun dan mengelola potensi zakat secara lebih optimal.

Gubernur juga mengingatkan seluruh pengurus untuk menjaga integritas dan profesionalisme guna memperkuat kepercayaan publik, sehingga manfaat zakat dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Salah satu perhatian utama adalah optimalisasi program payroll system zakat sebesar 2,5 persen bagi ASN Muslim di lingkungan Pemprov Kalbar. Program yang telah diluncurkan sejak pertengahan 2025 tersebut diakui belum berjalan maksimal.

Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar akan mengumpulkan seluruh bendahara OPD untuk memastikan pemotongan zakat ASN Muslim dapat dilakukan secara langsung, sistematis, dan berkelanjutan. Dana yang terkumpul nantinya akan dikelola sepenuhnya oleh Baznas untuk kepentingan umat.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan, Norsan juga mendorong Baznas Kalbar melakukan studi banding ke Kuching yang dinilai berhasil mengelola zakat secara produktif.

Ia mengungkapkan pengalamannya melihat pengelolaan zakat di Kuching yang mampu menghasilkan aset produktif, bahkan memiliki pusat perbelanjaan sendiri, dengan keuntungan yang dimanfaatkan untuk membantu masyarakat kurang mampu.

“Tidak perlu jauh-jauh. Kita bisa belajar dari Kuching, bagaimana kesadaran masyarakatnya tinggi dan pengelolaan zakatnya maju serta terbuka,” tambahnya.

Menutup arahannya, Gubernur berharap program Baznas Kalbar dapat berjalan selaras dengan arah pembangunan daerah menuju Kalimantan Barat yang adil, demokratis, religius, sejahtera, dan berwawasan lingkungan.

“Kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan Baznas diharapkan mampu memberikan dampak nyata, khususnya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput,” pungkasnya. (*)

08 Januari 2026

Panen Raya Jagung Pecahkan Rekor MURI, Ria Norsan Dorong Kalbar Jadi Kekuatan Pangan Nasional


Gubernur Kalbar, Ria Norsan beserta Kapolda Kalbar, Irjen Pol Pipit Rismanto melakukan panen raya bentuk dukungan ketahanan pangan.


Kubu Raya – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, bersama Kapolda Kalbar Pipit Rismanto mengikuti Panen Raya Jagung Serentak Kuartal IV Tahun 2025 di Parit Baru, Dusun Karya I, Desa Jawa Tengah, Kabupaten Kubu Raya, Kamis (8/1/2026).

Kegiatan ini merupakan bagian dari panen raya jagung serentak nasional yang dipusatkan di Kabupaten Bekasi dan diikuti secara daring oleh seluruh provinsi di Indonesia. Sejumlah pejabat pusat turut hadir, di antaranya Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Soeharto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani.

Kapolda Kalbar Pipit Rismanto menjelaskan bahwa pusat panen raya jagung di Kalimantan Barat berada di Kabupaten Bengkayang. Sementara lokasi di Kubu Raya dipilih sebagai titik terdekat agar gubernur tetap dapat mengikuti kegiatan di tengah agenda lain.

“Apabila terdapat interaksi dari pusat, kami akan melakukan relay langsung dengan lokasi panen raya jagung di Bengkayang,” jelasnya.

Menariknya, panen raya jagung di Bengkayang berhasil memecahkan rekor Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) untuk kategori pemanenan dan pemipilan jagung serentak dengan jumlah peserta terbanyak.

“Rekor sebelumnya di Grobogan sekitar 1.200 petani, sementara di Bengkayang mencapai 1.750 petani. Tim MURI juga sudah berada di lokasi untuk pencatatan,” ungkap Pipit.

Ia pun mengimbau masyarakat agar memanfaatkan lahan produktif dengan menanam jagung, mengingat kebutuhan komoditas tersebut sebagai pakan ternak terus meningkat.

Sementara itu, Gubernur Ria Norsan mengungkapkan bahwa Kalimantan Barat mendapat kepercayaan dari Kementerian Pertanian untuk mengembangkan peternakan ayam pedaging dan petelur di kawasan ekonomi Mandor, Kabupaten Landak, dengan nilai investasi mencapai Rp1,7 triliun.

“Investasi ini juga akan memiliki cabang di berbagai kabupaten dan kota. Kebutuhan pakan ternak tentu sangat besar, sehingga jagung menjadi komoditas penting,” ujarnya.

Ia menambahkan, hasil peternakan tersebut nantinya akan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak.

“Petani tidak perlu khawatir menanam jagung, karena hasilnya pasti terserap untuk kebutuhan pakan ternak,” tegasnya.

Dalam sesi interaksi daring, Kapolri Listyo Sigit Prabowo memberikan apresiasi atas kolaborasi antara Polri dan petani dalam memperluas lahan tanam jagung, termasuk keberhasilan mencatatkan rekor MURI.

Kapolri menargetkan pada tahun 2026 luas tanam jagung nasional dapat mencapai 1 juta hektare. Ia juga mengajak seluruh masyarakat dan pelaku usaha untuk memanfaatkan lahan yang tersedia guna memperkuat produksi hingga mendorong ekspor jagung Indonesia ke depan. (*)

05 Januari 2026

Gubernur Kalbar Ria Norsan Ancam Sanksi ASN yang Bolos di Hari Pertama Kerja


Foto bersama Gubernur Kalbar, Ria Norsan, usai Apel Perdana di 2026.


 Pontianak – Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, memimpin langsung apel perdana tahun 2026 yang digelar di Halaman Kantor Gubernur Kalbar, Senin (5/1/2026). Dalam arahannya, ia menegaskan akan memberikan sanksi kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas usai libur Tahun Baru

Penegasan tersebut disampaikan sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga disiplin dan profesionalitas ASN sejak awal tahun. Norsan bahkan memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah ruangan kerja untuk mengecek langsung tingkat kehadiran pegawai.

“Hari ini kita coba lihat-lihat di ruangan, kita sidak. Kalau yang masih absen, kita lihat dulu apakah dia sakit, tapi kalau memang tidak ada berita dan bolos, akan kita ambil tindakan,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sanksi akan diberikan secara bertahap sesuai dengan ketentuan disiplin ASN y ang berlaku, dimulai dari hukuman ringan.

“Mungkin kita berikan hukuman yang ringan dulu,” ujarnya.

Selain menyoroti kedisiplinan, Norsan juga mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat untuk memulai tahun 2026 dengan semangat baru. Ia menekankan pentingnya peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Menurutnya, ada tiga hal utama yang harus menjadi perhatian ASN, yakni menyelesaikan pekerjaan tertunda secara cepat dan tepat, memiliki kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat, serta menjaga integritas birokrasi dengan semangat kolaborasi.

“Kita adalah garda terdepan dalam mewujudkan Kalimantan Barat yang maju, sejahtera, dan berdaya saing. Dengan kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas, saya yakin target yang telah kita tetapkan bisa tercapai,” tutupnya. (*)

23 Mei 2023

Silaturahmi IPHI Dan DMI Melawi Bersama Wagub Kalbar

Silaturahmi IPHI Dan DMI Melawi Bersama Wagub Kalbar.
MELAWI – Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Melawi menyempatkan untuk hadir bersilaturahmi kepada Pengurus IPHI dan DMI Kabupaten Melawi di Pendopo Bupati Melawi, Senin Malam (22/5/2023).

Seperti kita ketahui, Wakil Gubernur Kalimantan Barat juga selaku Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Provinsi Kalimantan Barat (IPHI Prov. Kalbar) dan Ketua Dewan Masjid Indonesia Provinsi Kalimanatan Barat (DMI Prov. Kalbar) menyampaikan bahwa kedatangannya di Kabupaten Melawi dalam rangka akan mengikuti Workshop Stunting yang akan dilaksanakan pada besok hari (23/5/2023).

"Yang Haji dan Hajah alumni dari pada Madinah dan Mekah untuk bisa menjaga kemabrurannya sepanjang hayat. Tujuan kita IPHI itu bagaimana kita bisa menjaga kemabruran kita sepanjang hayat sehingga apa yang kita peroleh selama 40 hari di Mekah dan Madinah tidak kita sia-siakan sampai akhir hayat kita karena haji yang mabrur itu balasannya tidak ada yang lain yakni Surganya Allah," ungkapnya.

Tak hanya itu, berkaitan dengan kepengurusan DMI, pria kelahiran Mempawah ini mengajak pengurus DMI untuk menyusun program dalam rangka memakmurkan Masjid.

"Jangan sampai kita bangun masjid bagus-bagus sekian tingkat tapi bangun masjid ibarat bangun keranda orang mati yang tidak ada mau masuk disitu, tapi bagaimana kita mengajak masyarakat sekitarnya untuk bisa memakmurkan masjid karena sayang kalau masjid kita bagus tapi jamaahnya  hanya beberapa orang. Jadi yang saya tekankan kepada Pengurus DMI bisa upayakan sholat 5 waktu di Masjid karena kita memberikan contoh kepada yang lain," pintanya.

Saat ini kita akan menghadapi tahun politik, dalam kesempatan tersebut dirinya berpesan kepada seluruh anggota IPHI dan DMI untuk tidak berpolitik praktis dan menjunjung tinggi netralitas.

"Artinya tidak membawa organisasi kita di dalam politik atau di dalam keberpihakan, artinya, jangan sampai didalam organisasi ini kita pecah karena beda dukungan," harapnya.(irf)

11 Maret 2023

Wagub Kalbar hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023

Wagub Kalbar hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023
Wagub Kalbar hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023.
Singkawang, Indokalbar.com - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H., menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2023. 

Kegiatan Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah ini mengangkat tema "Peningkatan Daya Saing Daerah Dengan Mewujudkan Masyarakat Yang Cerdas, Mandiri, dan Terdepan" dibuka secara resmi oleh Bupati Mempawah Hj. Erlina, S.H, M.H., bertempat di Aula Balairung Setia Kantor Bupati Mempawah, Jum'at (10/3/2023).

Penyusunan Rencana Pembangunan setiap tahunnya merupakan sebuah langkah awal bagi setiap level pemerintahan guna mencapai target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan baik dalam target jangka panjang, menengah, maupun tahunan.

Wagub Kalbar hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023
Wagub Kalbar hadiri Musrenbang RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2023.
Guna mencapai target dimaksud dibutuhkan strategi dan arah kebijakan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam merangkul seluruh komponen masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

"Melalui Musrenbang ini, proses penyusunan perencanaan tidak lagi digambarkan, hanya Top Down namun juga bersifat partisipatif dengan memperhatikan aspirasi dan masukan dari masyarakat," kata Wagub Kalbar H. Ria Norsan.

Penyusunan RKPD Kabupaten Mempawah Tahun 2024 merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah.

"Dalam Musrenbang ini juga akan disepakati Program dan kegiatan prioritas daerah yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah Pada Tahun 2024 nantinya," ungkap H. Ria Norsan.

Dihadapan Bupati dan seluruh jajaran Pemkab Mempawah, Wagub Kalbar juga menyoroti beberapa capaian kinerja Makro Pembangunan Daerah Kabupaten Mempawah yang pada Tahun 2022. Misalnya terkait Indikator Pertumbuhan Ekonomi menunjukan nilai yang cukup baik, yakni tumbuh 4,70% jika dibanding kondisi tahun sebelumnya yakni di angka 4,10%. Kemudian indikator selanjutnya persentase penduduk miskin sebesar 5,32% terjadi peningkatan dibanding tahun 2021 sebesar 5,18% namun berada dibawah angka kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,73%.

"Tentu dua indikator sektor pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan harus berbanding lurus serta harus dilakukan secara terkoordinasi dengan melibatkan berbagai pihak," terangnya.

Pada kesempatan ini, Bupati Erlina mengatakan bahwa terdapat beberapa target kinerja yang telah tercapai. Selama tiga tahun RPJMD Kabupaten Mempawah terdapat sembilan indikator kinerja yang tuntas tercapai dan terdapat sebelas indikator yang belum tercapai. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara termasuk Indonesia dan khususnya di Kabupaten  Mempawah.

"Tentu hal ini berdampak cukup signifikan, bahkan menjadi hambatan terhadap pencapaian pembangunan yang ada di Kabupaten Mempawah," ujarnya.

Dirinya menambahkan, berdasarkan rilis dari Badan Pusat Statistik di Tahun 2023 terkait capaian kinerja makro yang belum berhasil dicapai diantaranya, pertumbuhan ekonomi dari Tahun 2020 hingga Tahun 2022 masih dibawah dari yang ditargetkan. Ditambah lagi dengan angka pengangguran terbuka masih mengalami hal yang sama dimana pada Tahun 2022, sebesar 4,37% dengan realisasi sebesar 4,48%. 

Selain itu, untuk indikator IPM Kabupaten Mempawah pada Tahun 2022 menempati posisi kesembilan dari 14 Kabupaten/Kota dengan angka 66,94% meningkat dari tahun sebelumnya atau tumbuh sebesar 0,91 poin yang mana angka capaian ini masih dibawah angka realisasi IPM Kalbar.

"Kita berharap dengan peran seluruh pihak bisa menghasilkan sebuah capaian kinerja yang baik dalam perencanaan pembangunan yang terkoordinasi agar dapat menyelaraskan pembangunan ke arah yang tepat dan berkelanjutan," pungkasnya.

Turut hadir pada acara Musrenbang Kabupaten Mempawah yakni, Wakil Bupati Mempawah, Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah, jajaran Forkopimda Kab. Mempawah, Kepala Bappeda Prov. Kalbar, Kepala OPD Kab. Mempawah, serta seluruh unsur Instansi Vertikal yang ada di Kab. Mempawah.(rfa)